Home » Berita Nasional

Berita Nasional

Polpum Kemendagri: Instruksikan Daerah Segera Bentuk Tim Terpadu PKS

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah untuk segera membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum), Soedarmo di Rakornas Tim Terpadu PKS, di Hotel Bidakara, belum lama ini. Soedarmo mengungkapkan masih banyaknya kabupaten yang sampai sekarang belum membentuk tim terpadu PKS. “Beberapa kabupaten yang sampai dengan saat ini masih ... Read More »

Ini Catatan Mendagri di Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Setiap tahunnnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk meredam konflik sosial yang ada di daerah. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kemendagri terus melakukan pencegahan terjadinya gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Pada Rakornas tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, hari ini, Rabu (15/3), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo menyampaikan beberapa catatan penting. Pertama, ... Read More »

Jawa Timur Termasuk 10 Provinsi Peraih Kategori Terbaik Penanganan Konflik Sosial

Sebanyak 10 provinsi di Indonesia berhasil meraih kategori terbaik dalam capaian kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 provinsi terbaik ini ketika membuka acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, di Hotel Bidakara, Jakarta, (15/3). Kesepuluh provinsi penerima penghargaan itu dari urutan 1-10 adalah Lampung, Kalimantan Timur, Jawa ... Read More »

Mendagri Minta Ormas Patuhi Aturan dan Kebhinekaan Indonesia

  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya untuk memastikan ormas yang ada sekarang ini benar-benar mengikuti aturan. Menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan membatasi masyarakat untuk berserikat. Namun, ada aturan yang harus dipahami. “Ini bukan berarti orang tidak boleh membuat ormas. Tapi diatur dengan baik,” kata dia di Kantor Kemendagri, Jumat ... Read More »

Menata Kembali Ormas

Kendati ditentang banyak kalangan, DPR menyetujui RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk menggantikan aturan lama UU 8/1985. Kehadiran UU  baru tersebut lahir dari semangat untuk menempatkan ormas sebagai mitra sejajar pemerintah yang  kritis.  UU ini memberikan ruang lebih besar kepada  pemerintah dan aparat untuk bertindak tegas terhadap ormas yang melanggar aturan, anarkistis, yang keberadaannya justru meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.   ... Read More »

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG