Dengan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pada 14 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menandatangani Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100-441 Tahun…
KPU RI mengundang liaisor Officer (LO) partai politik peserta pemilu 2019 dan LO bakal calon presiden dan wakil presiden untuk berkoordinasi mengenai mekanisme kampanye Pemilu 2019. Pemyelenggara pemilu telah menetapkan jadwal kampanye pada 2 September 2018. KPU akan menfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) para parpol, anggota dewan baik DPR maupun…
Kementrian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 bakal digelar 27 Juni mendatang. Pilkada ini akan ada 171 daerah meliputi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang…
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah untuk segera membentuk tim terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS). Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum), Soedarmo di Rakornas Tim Terpadu PKS, di Hotel Bidakara, belum lama ini. Soedarmo mengungkapkan masih banyaknya kabupaten yang sampai sekarang belum membentuk tim…
Setiap tahunnnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya untuk meredam konflik sosial yang ada di daerah. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kemendagri terus melakukan pencegahan terjadinya gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Pada Rakornas tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, hari ini, Rabu (15/3),…
Sebanyak 10 provinsi di Indonesia berhasil meraih kategori terbaik dalam capaian kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 10 provinsi terbaik ini ketika membuka acara Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, di Hotel Bidakara, Jakarta, (15/3). Kesepuluh provinsi penerima…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya untuk memastikan ormas yang ada sekarang ini benar-benar mengikuti aturan. Menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan membatasi masyarakat untuk berserikat. Namun, ada aturan yang harus dipahami. “Ini bukan berarti orang tidak boleh membuat ormas….
Kendati ditentang banyak kalangan, DPR menyetujui RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk menggantikan aturan lama UU 8/1985. Kehadiran UU baru tersebut lahir dari semangat untuk menempatkan ormas sebagai mitra sejajar pemerintah yang kritis. UU ini memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah dan aparat untuk bertindak tegas terhadap ormas yang melanggar aturan,…
