Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah akan terus menata keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas). Tujuannya untuk memastikan ormas yang ada sekarang ini benar-benar mengikuti aturan. Menurut Tjahjo, pemerintah tidak akan membatasi masyarakat untuk berserikat. Namun, ada aturan yang harus dipahami. “Ini bukan berarti orang tidak boleh membuat ormas. Tapi diatur dengan baik,” kata

Kendati ditentang banyak kalangan, DPR menyetujui RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk menggantikan aturan lama UU 8/1985. Kehadiran UU  baru tersebut lahir dari semangat untuk menempatkan ormas sebagai mitra sejajar pemerintah yang  kritis.  UU ini memberikan ruang lebih besar kepada  pemerintah dan aparat untuk bertindak tegas terhadap ormas yang melanggar aturan, anarkistis, yang keberadaannya justru meresahkan