Menjelang pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari. Kurang lebih 40 hari lagi, Pemerintah kota Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (bakesbangpol kota malang mengadakan rapat koordinasi jelang pemilu beserta jajaran Forkopimda membahas skema khusus yang akan dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan yang terjadi saat pemilu 17 April 2019 di The 101 Hotel Malang, Jumat (8/3/2019).
Plt. Bakesbangpol Kota Malang, Supriyadi menyampaikan, sejauh daerah rawan masih dipusatkan pada kawasan yang memiliki pemilih pindah terbanyak, yakni kawasan yang banyak Perguruan Tinggi khususnya Kecamatan Lowokwaru.
Kawasan yang berdekatan dengan kampus juga menjadi perhatian. Lantaran banyak mahasiswa yang besar kemungkinananya menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS yang dekat dengan kampus.
Secepatnya, daerah rawan tersebut akan dipetakan dengan melibatkan berbagai unsur. Utamanya perangkat RT dan RW yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan.
Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko pun sampaikan beberapa pesan diantaranya, pesta demokrasi menjadi ajang lima tahunan yang semestinya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa kecuali warga Kota Malang. Dia pun berharap pesta pemilihan itu dapat berlangsung damai dan aman seperti tahun – tahun sebelumnya.
Lebih jauh Sofyan Edi Jarwoko menyampaikan jika Kota Malang siap menyelenggarakan proses demokrasi itu. Petugas akan terus disiagakan untuk memantau kondisi di lapangan. Sehingga proses pemilu dapat berlangsung aman dan nyaman.
Seluruh elemen Pemerintah Kota Malang bersama lembaga terkait pemilu menurutnya terus saling berkoordinasi. Sejauh ini tidak ditemukan keganjilan menuju proses demokrasi tersebut.
“Apa saja yang rawan sudah diidentifikasi bersama, dan tentu ada cara untuk mengatasi semua,” pungkas politisi Golkar itu.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin menambahkan, pasokan dan kebutuhan logistik untuk pemilu di Kota Malang saat ini masuk kategori aman. Karena beberapa logistik seperti surat suara misalnya, sudah didistribusikan dan selesai pelipatan.
“Surat suara untuk DPR RI sudah diterima, begitu juga untuk DPRD Provinsi. Sementara DPRD Kota Malang baru menerima dua dapil. Sisanya yang belum diterima surat suara DPRD Kota Malang di tiga dapil dan Pilpres,” sambungnya.
Bersama dengan stakeholder terkait, dia menyampaikan jika pengamanan terhadap setiap logistik dan setiap kebutuhan pemilu sudah disiapkan. Termasuk juga dengan sumber daya manusia (SDM) selama proses pemilihan berlangsung nanti.
Sementara itu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, menyampaiakan bahwa saat ini sudah tercatat ada 69 warga negara asing (WNA) yang sudah memiliki E-KTP. Mengantisipasi nama WNA masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan segera lakukan kroscek.
Ketika terdapat dalam DPT, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang Alim Mustofa, nama tersebut wajib dicoret. Lantaran memang yang memiliki hak untuk melihat hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Meski sempat ada isu jika menghapus DPT tak mudah, Alim menegaskan jika nama WNA yang masih dalam DPT akan tetap dihapus secara nasional.