Maraknya kasus korupsi yang proses penanganannya belum tuntas dan terkesan tidak jelas membuat MCW (Malang Corruption Watch) meragukan kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Malang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejari Kota Malang, Selasa (23/8/2016).
Mereka berunjuk rasa dengan membawa sejumlah poster berisi keluhan-keluhan seperti ‘Tuntaskan kasus pungli di dunia pendidikan’, ‘Bagaimana kasus LAB MIPA UM (Universitas Negeri Malang)’, ‘Usut 56 mobil dinas’.
Dalam unjuk rasa itu juga dibagikan selebaran memo yang berisi tuntuntan kepada Kejari Malang agar secara serius menangani kasus korupsi yang mereka rangkum dengan judul “Dosa Besar Kejaksaan Negeri Kota Malang, 9 Dosa yang Akan Dibawa Mati”.
Sembilan dosa versi MCW antara lain tentang kinerja jaksa Kejari Kota Malang yang menurun dalam hal jumlah kerugian negara dalam kasus korupsi yang ditangani Kejari Kota Malang.
“Tahun 2013 – 2014 menangani kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 20 miliar, kemudian terjun bebas sampai akhirnya hanya yang nilainya ratusan juta saja, kecil-kecil,” ujar Koordinator Divisi Advokasi MCW Akmal Adi Cahya.
Selain tentang kinerja, MCW menilai Kejari Kota Malang tidak segera menuntaskan kasus-kasus korupsi, seperti pengadaan lahan RSUD Kota malang (Rp 4,3 miliar), pengerjaan jembatan Kedungkandang (Rp 9,7 miliar), pengerjaan drainase (Rp 1,1 miliar), dan kecurangan rumah sakit dalam pengelolaan dana BPJS (Rp 90 miliar). Hal lain yang disoal seperti tertuang di poin tujuh tentang hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tidak diketahui keberadaan 56 unit mobil dinas.
Dalam aksinya, aktivis MCW menuntut agar Kejari membongkar kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara besar, memperjelas standar penuntutan dalam tindak pidana korupsi, juga menyeret pelaku intelektual dalam kasus korupsi.
Aktivis demo itu tidak mau menemui Kepala Kejari Kota Malang P joko Irianto di ruang kerjanya. Mereka meminta agar Kajari menemui mereka di pelataran, tempat aktivis berdemo. Karena tidak ditemui, mereka pun membubarkan diri.