Kota Malang – Mengantisipasi kondisi yang mengancam kondusifitas kota Malang baik saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Malang di bulan Juni mendatang ataupun munculnya gerakan radikal dan terorisme yang beberapa waktu lalu telah muncul di Surabaya, Sidoarjo hingga Riau, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) kota Malang menggelar pertemuan inteliijen yang ada di kota Malang, Senin (28/05).
Selain diikuti anggota intelijen, kegiatan yang dilaksanakan di hotel Atria kota Malang ini juga diikuti berbagai komunitas seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan beberapa komunitas masyarakat yang lainnya.
Kepala Bakesbangpol kota Malang, Indri Ardoyo menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai peningkatan kesiapsiagaan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengantisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Kegiatan ini juga untuk menyikapi kondisi saat ini dimana gerakan radikal dan terorisme yang kemarin terjadi di beberapa daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Riau dan Mako Brimob Kelapa Dua. Salah satu tujuan utamanya jelas untuk mempertahankan kota Malang kondusif,” ungkap Indri Ardoyo dalam laporannya.
Kegiatan Silahturahmi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) bersama unsur masyarakat kota Malang dalam mempertahankan kota Malang yang kondusif tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kota Malang Wasto yang sekaligus menjadi pemberi materi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah mengantisipasi isu-isu yang berkembang saat ini serta pihak dari Kodim 0833 kota Malang sebagai pemateri selanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Heru Mulyono menegaskan bahwa kegiatan Forum Kominda tersebut untuk memfasilitasi semua unsur intelijen yang ada di kota Malang terkait dengan penggalian data-data rahasia intelijen di kota Malang.
“Forum Kominda ini untuk meneruskan program-program yang sudah ada di setiap tahunnya. Dengan adanya Permendagri tentang Kewaspadaan Dini di Daerah maka terjadi pergeseran kewenangan dimana Kominda yang dulunya ada di bawah Pemerintah Daerah saat ini bergeser ke instansi Badan Intelijen Negara (BIN). Dengan adanya kejadian kemarin maka Mendagri merasa perlu dikembalikan sementara ke Pemerintah Daerah mengingat masa transisi diberikan selama satu tahun ini,” ungkap Heru Mulyono.
Selain membahas tentang gerakan radikalisme dan terorisme yang akhir-akhir ini mulai menunjukkan eksistensinya, kegiatan Forum Kominda yang dilaksanakan tersebut dipergunakan sebagai persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimana saat ini merupakan titik rawan Pilkada.