Malang – Bertempat di ruang Sidang Balaikota Malang, Selasa (16/5) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi membangun sinergi pemerintah, Forkopimda, Akademisi dan Tokoh Agama,dalam rangka mewujudkan Kota Malang Bermartabat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh , Walikota Malang H. Moch Anton, Kapolres Malang AKBP Hoirudin Hasibuan, Komandan Kodim Letkol Arm Aprianko Suseno, Ketua MUI Malang Baidlowi Muslich dan diikuti oleh Akademisi serta para Tokoh Agama di Kota Malang.
Dalam sambutannya Walikota Malang yang kerap disapa Abah Anton menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mensinergikan gerak langkah antara Pemerintah Kota Malang dengan Forkopimda, Akademisi dan Tokoh Agama untuk memantau serta menjaga kondisi dan perkembangan di Kota Malang. “Kota Malang memiliki 63 Universitas; sehingga berpotensi meningkatkan masyarakat urban yang masuk ke Kota Malang utamanya dikalangan mahasiswa dan masyarakat pencari kerja, oleh karena itu pertemuan ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan keadaan riil di Kota Malang”, jelas Abah Anton.
300 ribu orang masyarakat urban, lanjut Abah Anton, yang masuk ke Kota Malang menyebabkan Kota Malang menjadi miniatur nusantara karena keragaman suku, ras dan agama yang masuk ke Kota Malang.
“tentu hal itu akan berpotensi memunculkan konflik karena keragaman perbedaan, khususnya adat dan istiadat yang dimiliki oleh para pendatang dengan penduduk lokal”, tegas Abah.
Pada kesempatan itu Abah Anton menyampaikan harapannya agar para akademisi dari perguruan tinggi dan tokoh agama yang ada di Kota Malang turut serta berperan aktif menjaga kondusifitas Kota Malang, yang dapat di mulai dilingkungan tempat tinggal dan kampusnya masing-masing.
Sementara itu Kapolres Malang Kota AKBP Hoirudin Hasibuan menyampaikan kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Malang. “Tingkat kriminalitas tertinggi di Kota Malang berada pada kasus narkoba kemudian kriminalitas kedua tertinggi berada pada kasus curanmor khususnya diwilayah lowokwaru; hal itu disebabkan karena banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan baik roda dua maupun roda empat, namun seringkali lalai dalam pengawasan kendaraannya”, ujar Hoirudin.
Hoirudin juga menyatakan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus ditingkatkan kembali karena diera demokrasi tanpa dukungan dan kepercayaan masyarakat maka akan sulit untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian. (Ts/Db)