Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang ikut menolak keberadaan parkir liar dan juru parker nakal dan liar di Kota Malang. Sekitar 30 anggota HMI menggelar demo di depan gerbang Gedung DPRD Kota Malang, Jumat (16/9/2016).
Dalam aksi itu, mereka di temui Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono, dan terjadi berdebat dengan salah satu aktivis HMI soal data retribusi parkir. Ketua dewan menyebut data yang diusung HMI salah, karena mengatakan potensi parkir sebanyak Rp 383,8 miliar.
“Data itu salah. Kalau Pendapatan Asli Daerah Kota Malang ya segitu (Rp 383,8 miliar). Nah, kalau retribusi parkir Rp 7 miliar dari target Dishub,” kata Arief ketika menimpali para mahasiswa pendemo. Tidak mau kalah, para demonstran menyebut data yang mereka ambil adalah dari salah satu media cetak.
Dalam aksi tersebut, HMI menuntut empat poin kepada dewan. HMI mendesak dewan membentuk pansus Parkir untuk mengatasi kebocoran retribusi parkir yang disinyalir sudah parah. HMI juga menuntut dewan bersikap tegas terhadap mafia parkir. “Ketiga, HMI menuntut transparansi dana parkir,” Keempat, mereka juga meminta dewan agar mendorong eksekutif mengadakan tanda parkir resmi dan pengelolaan parkir yang sesuai aturan,” ujar koordinator aksi, Miftahul Arifin.
Beberapa saat setelah puas menyampaikan orasi serta ditemui ketua DPRD, para demonstran akhirnya membubarkan diri.
Sementara itu, Arief yang diwawancarai usai demo, mengatakan dia mengapresiasi sikap HMI yang mau turun jalan untuk memprotes dan menyampaikan aspirasi. Politisi PDI-P tersebut mengatakan, ketika elemen mahasiswa sampai turun untuk memprotes soal siluman dan mafia parkir, maka sudah seharusnya dewan pun menanggapinya.
Masalah pembentukan pansus, Arief mengatakan saat ini kami akan bentuk Pansus. Namun, sekarang dewan sedang fokus bahas KUA-PPAS jelang PAK, serta bahas APBD 2017.
Setelah itu baru bisa fokus bahas Pansus parkir,” kata Arief. Sebelum urusan parkir ini mencuat ke permukaan karena petisi online dari akun bernama Helmy, Arief sudah menyebut bahwa retribusi parkir jadi polemik.
Terkait dengan wacana menurunkan harga parkir, Arief menyebut hal tersebut punya peluang direalisasikan. Sebab, masalah utama dari retribusi parkir yang sedikit, adalah mafia parkir yang membocorkan pendapatan asli daerah, bukan harga tarif parkir itu sendiri. “Kalau kita naikkan harga tapi tetap bocor, ya mending diturunkan saja harganya. Toh kebocoran pendapatan asli daerah ini larinya ke oknum. Mending PAD turun dari pada menguntungkan oknum mafia parkir,” tutupnya.