Untuk yang ke dua kalinya, Walikota Malang H. Moch. Anton, dipercaya Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, untuk membagi pengalaman dalam mengelola manajemen Pemerintah di daerah. Dinilai salah satu daerah yang berhasil mengkomunikasikan kebijakan dan mengkolaborasi elemen yang ada di daerah, Abah Anton didaulat menjadi pemateri best practise dalam membangun strategi komunikasi, pada acara talkshow kebijakan publik yang digelar di hall LAN RI, Jakarta (9/9 ’16).
Dikemukakan Kepala LAN RI, Adi Suryanto, tantangan terbesar Pemerintah adalah menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas.
“Salah satu tantangan dari perumus kebijakan adalah mendapat data dan bukti yang memadai. Pada konteks ini maka tenaga analisis kebijakan menjadi sangat strategis, “ujar Adi Suryanto.
Acara yang digelar dalam rangkaian launching organisasi profesi analis kebijakan, menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Queensland Australia, kadin, pelaku kebijakan publik serta Walikota Malang selaku best practice.
Greta Nabbs Keller dari Universitas Queensland, mengkritisi seringnya komunikasi (red. kebijakan) yang dilakukan pejabat di Indonesia mudah diutarakan namun sulit direalisasikan. Seringkali tidak ada konsistensi dan kurang memahami stakeholdersnya.
Hal sebaliknya diutarakan Abah Anton, Walikota Malang, bahwa berbagai program kegiatan di kota Malang mampu berjalan baik karena sinergitas komunikasi. “Strategi pentaholix komunikasi itu yang kita lakukan. Yakni melibatkan, memadularaskan, mensinergikan dan intra komunikasi antara elemen pemerintah, akademisi, pengusaha (swasta), masyarakat dan media, yang diantaranya diwujudkan dalam kegiatan blusukan sapa warga 2 mingguan, “ujar Abah Anton didepan peserta talkshow yang dipandu wartawan senior, Desi Anwar.
Kampung Glintung Go Green, Kampung Warna Warni, Kampung 3 D serta terbentuknya kampung berkarakter lainnya, menjadi beberapa contoh dari produk sinergitas komunikasi.
Diikuti para pelaku kebijakan publik, forum yang diinisiasi LAN RI, mendorong agar jabatan fungsional analisis kebijakan publik, diperkuat dan diperbanyak perannya di lembaga lembaga Pemerintah.
Sumber: http://humas.malangkota.go.id