Pasar bebas regional atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah dimulai pada awal tahun 2016 lalu, akan membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia dan Kota Malang pada khususnya.Untuk mengurai dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan buruk akibat adanya MEA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Malang menggelar sarasehan sehari dengan tema “Ketahanan Ideologi Negara dan Hankam nasional di Era Globalisasi dan Pasar Bebas (ASEAN)”.
Kegiatan yang diadakan pada Kamis 3/3/2016, di aula perpustakaan Universitas Negeri Malang ini menghadirkan narasumber diantaranya Prof Dr. Hariono, M.Pd., Warek 1 UNM dan Mayor Suprapto, Kasdim Kodim 0883. Adapun peserta sarasehan sehari ini mengundang dari berbagai unsur masyarakat hingga akademi, beberapa diantaranya berasal dari Banser, Muslimat NU, Fatayat NU, PMII, HMI, KNPI, , UIN serta unsur lainnya.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi nyata tugas pokok dan fungsi FKDM yakni menghimpun masukan dari berbagai kalangan masyarakat baik itu dari unsur akademisi, tokoh agama, organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi Economy War dalam MEA,” jelas Kepala Bakesbangpol Kota Malang Drs. Bambang Suharijadi.
Mantan Kepala Dinas Pasar Kota Malang itupun mengambarkan hubungan antara kewaspadaan dini dengan MEA. Jika MEA menghambat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menghancurkan ketahanan nasional akibat ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan maka hal itu segera dicarikan solusinya.
Untuk itulah forum seperti ini diadakan agar ada titik temu kebijakan yang mampu mendukung menggeliatnya perekonomian di Kota Malang. Bakesbangpol sebagai induk FKDM akan berusaha semaksimal mungkin dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait lainnya, tidak hanya mengawal UMKM agar tetap eksis, namun juga aktif di bidang sosial politik.
Lebih lanjut pembina FKDM itupun mengatakan bahwasanya dengan adanya kegiatan seperti ini nantinya menghasilkan masukan-masukan yang nantinya diberikan kepada Walikota Malang sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.